Penulis : Hanny Puteri Maika, SE – Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen (MM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Tridinanti Palembang
KEBIJAKAN alokasi Dana Kelurahan secara substansial mengemban misi strategis dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur urban serta mengentaskan kemiskinan pada lokus akar rumput perkotaan. Dalam perspektif Teori Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization Theory), pemenuhan belanja publik secara mandiri di tingkat lokal dinilai jauh lebih efisien untuk mendeteksi preferensi kebutuhan riil masyarakat.
Oleh karena itu, di tengah dinamika kontraksi fiskal nasional yang ditandai dengan rasionalisasi Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, re-alokasi melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Pendanaan Kelurahan hadir sebagai stimulus krusial bagi pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi pagu nasional DAU Pendanaan Kelurahan tercatat sebesar Rp1.699,60 miliar dengan realisasi penyerapan yang masif mencapai Rp1.659,89 miliar atau menembus 97,66 persen [DJPK Posur TKDD].
Kebijakan intervensi ini menjadi penopang finansial vital agar daerah tetap memiliki ruang fiskal yang memadai dalam menggerakkan roda pembangunan secara otonom. Melalui desentralisasi anggaran ini, kemanfaatan destruktif dari belanja negara diharapkan dapat diinternalisasi secara langsung dan instan oleh masyarakat tanpa hambatan birokrasi yang panjang.
Namun, pada tataran implementasi, ekspektasi kebijakan yang ideal ini kerap membentur realitas keterbatasan kapasitas kelembagaan (institutional capacity) di tingkat kelurahan. Merujuk pada Teori Kapasitas Administrasi (Administrative Capacity Theory), keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada kesiapan organisasi pelaksana, terutama dalam dimensi kapasitas teknis dan manajerial.
Faktanya, saat anggaran diturunkan, birokrasi lokal langsung dihadapkan pada kendala minimnya jumlah SDM serta kelangkaan aparatur yang berlatar belakang manajemen keuangan publik atau akuntansi. Lemahnya kompetensi teknis ini memicu celah kemampuan (capability gap) yang sistemis. Akibatnya, aparatur kelurahan tidak hanya kewalahan menghadapi rumitnya administrasi pelaporan, tetapi juga rentan bias dalam menentukan skala prioritas. Pada akhirnya, formulasi perencanaan menjadi kurang berbasis data (evidence-based policy), sehingga alokasi Dana Kelurahan sering kali tidak tepat sasaran dan gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat urban.
Guna memitigasi risiko inefisiensi tersebut dan mengoptimalkan momentum stimulus fiskal ini, urgensi restrukturisasi tata kelola melalui digitalisasi secara komprehensif menjadi sebuah keniscayaan. Penerapan ekosistem digital seperti e-planning dan e-budgeting yang adaptif harus diintegrasikan secara vertikal hingga ke tingkat kelurahan. Konstruksi digitalisasi ini tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen transparansi, melainkan bertindak sebagai decision support system bagi aparatur yang minim latar belakang keuangan untuk menyusun anggaran secara presisi sesuai dengan parameter sistem yang baku. Melalui format digital yang terstandarisasi, risiko kesalahan input data, maladministrasi keuangan, hingga potensi tumpang tindih (overlapping) program dapat dikendalikan sejak fase formulasi kebijakan.
Kendati demikian, determinasi sistem teknologi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya sinergi dengan penguatan kapasitas manusia (capacity building) dan pengawasan yang terintegrasi. Pemerintah daerah melalui instansi terkait wajib bergerak cepat menginisiasi program diklat serta pelatihan intensif yang berorientasi pada aspek penatausahaan dan akuntabilitas pelaporan Dana DAU Kelurahan. Lebih lanjut, proses pelaporan ini memerlukan mekanisme pengawalan yang melekat (continuous auditing) di mana peran Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) bertindak sebagai pendamping strategis, bukan sekadar auditor pasca-kejadian.
Pada dimensi eksternal, kelurahan harus membuka ruang deliberatif yang inklusif. Di sinilah pendekatan Collaborative Governance (Ansell & Gash) menemukan urgensinya, yaitu dengan melibatkan aktor non-negara seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) serta institusi Rukun Tetangga (RT) secara aktif dan setara, mulai dari diskursus perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban akhir.
Secara konseptual, Dana Kelurahan tidak boleh dipandang sebatas beban administratif yang memicu salah urus akibat keterbatasan kapasitas internal. Tingginya persentase realisasi anggaran 2025 yang hampir menyentuh 100 persen membuktikan bahwa kuantitas penyerapan fiskal wajib diimbangi dengan mutu tata kelola tinggi agar tidak melahirkan inefisiensi di lapangan. Sinergi antara digitalisasi sistem, peningkatan kompetensi SDM lewat diklat penatausahaan, asistensi melekat dari Inspektorat, serta pelibatan aktif LPMK dan RT merupakan solusi konkret yang mutlak.
Hanya melalui model kolaborasi multipihak (collaborative governance) yang terinstitusionalisasi inilah, kelemahan struktural di tingkat kelurahan dapat diatasi, sekaligus menjamin agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat kota. (***)
