Politik Indonesia: Masih Mengedepankan Kesemrawutan, Bukan Keberetikaan

Politik Indonesia: Masih Mengedepankan Kesemrawutan, Bukan Keberetikaan

Ditulis : Salsabila Afifah – Sarjana Ilmu Politik

Politik sejatinya merupakan instrumen untuk menghadirkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam negara demokrasi, politik menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui cara-cara yang beradab, santun, dan bermartabat.

Namun, jika kita mencermati dinamika politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, masih tampak bahwa praktik politik sering kali lebih mengedepankan kesemrawutan daripada keberetikaan.

Kesemrawutan politik dapat dilihat dari banyaknya perdebatan yang tidak lagi bertumpu pada gagasan, melainkan pada saling serang pribadi, penyebaran informasi yang belum tentu benar, hingga polarisasi yang memecah persaudaraan. Ruang publik dipenuhi narasi yang memancing emosi, sementara diskusi yang mengedepankan argumentasi rasional justru semakin sulit ditemukan.

Padahal, keberetikaan merupakan fondasi penting dalam kehidupan politik. Etika mengajarkan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin yang beretika akan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Ia akan menjaga tutur kata, menghormati lawan politik, serta menerima kritik sebagai bagian dari proses demokrasi.

Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa etika politik sering kali kalah oleh kepentingan sesaat.mengapa bisa begitu?

Pertama, algoritma media sosial justru mengangkat konten yang memancing amarah karena dianggap “viral”. Kedua, pendidikan politik disekolah dan keluarga masih minim,sehingga banyak warga yang mudah terprovokasi.Tidak sedikit peristiwa yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik karena pernyataan yang provokatif, perilaku yang kurang mencerminkan keteladanan, ataupun praktik politik yang hanya berorientasi pada kemenangan. Akibatnya, masyarakat menjadi jenuh dan kehilangan kepercayaan terhadap dunia politik.

Sesungguhnya, demokrasi tidak akan tumbuh sehat apabila para pelakunya mengabaikan etika. Demokrasi membutuhkan persaingan yang adil, penghormatan terhadap hukum, serta komitmen untuk menjaga persatuan bangsa. Perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar, tetapi perbedaan itu tidak boleh berubah menjadi permusuhan yang berkepanjangan.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya politik yang sehat. Pemilih hendaknya tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Literasi politik perlu terus ditingkatkan agar masyarakat mampu membedakan antara kritik yang membangun dan propaganda yang memecah belah.

Media massa dan media sosial pun memegang peranan penting. Informasi yang disampaikan hendaknya berorientasi pada edukasi, bukan sekadar mengejar sensasi. Ketika ruang publik dipenuhi informasi yang akurat dan berimbang, masyarakat akan lebih mudah mengambil sikap secara bijaksana.

Lalu apa yang bisa kita lakukan? Solusinya harus sistematik.Partai politik perlu menegakkan kode etik dengan sanksi yang tegas,bukan hanya diatas kertas. KPU bersama Kemendikbud wajib memasukan literasi digital dan pendidikan politik ke dalam kurikulum.

Sementara media,baik arus utama maupun kreator,harus diberi insentif untuk memproduksi konten yang mencerdaskan,bukan sekedar mengejar klik.

Indonesia adalah bangsa besar yang dibangun di atas semangat persatuan dalam keberagaman. Politik semestinya menjadi jembatan untuk memperkuat persatuan tersebut, bukan justru memperlebar jurang perpecahan. Karena itu, setiap aktor politik memiliki kewajiban moral untuk menghadirkan teladan dalam bertindak maupun berbicara.

Sudah saatnya praktik politik di Indonesia bergerak menuju budaya yang lebih dewasa. Politik yang sehat bukanlah politik yang paling gaduh, melainkan politik yang mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa. Keberanian menyampaikan kritik harus diimbangi dengan kesantunan, sedangkan semangat berkompetisi harus disertai penghormatan terhadap etika dan aturan hukum.

Pada akhirnya, kualitas politik suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh sistem yang dimilikinya, tetapi juga oleh karakter para pelakunya. Ketika etika menjadi panglima, politik akan melahirkan kepercayaan. Sebaliknya, apabila kesemrawutan terus dipelihara, maka demokrasi akan kehilangan makna dan rakyatlah yang menjadi pihak paling dirugikan.

Harapan kita tentu sederhana: semoga politik Indonesia tidak lagi dikenal karena kegaduhannya, melainkan karena kemampuannya menghadirkan keadilan, keteladanan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.