​Ekonomi Tumbuh, Pasar Bergejolak: Mengapa Indonesia Membutuhkan Strategi Keuangan yang Lebih Berkualitas?

Oleh: Meliana, SE

Mahasiswa Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Tridinanti Palembang.

​PEREKONOMIAN Indonesia menghadapi ujian yang tidak sederhana pada Oktober 2026. Di satu sisi, ekonomi kita masih menunjukkan ketahanan. Namun di sisi lain, gejolak pasar keuangan, tekanan nilai tukar rupiah, ketidakpastian global, dan tuntutan kredibilitas fiskal membuktikan satu hal, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menjamin stabilitas.

​Persoalan hari ini bukan sekadar bagaimana meraup pendapatan atau memangkas pengeluaran. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya, menjinakkan risiko, dan mengambil keputusan berbasis data yang mampu menjaga kinerja jangka panjang di tengah pasar yang rapuh.

​Pertumbuhan Ekonomi Kuat, tapi Pasar Keuangan Rapuh

​Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen (y-on-y) pada triwulan II 2026, dengan akumulasi semester I mencapai 5,45 persen. Angka ini membuktikan daya tahan ekonomi domestik kita masih ada.

​Namun, ketahanan di sektor riil ternyata tidak sejalan dengan persepsi pasar keuangan. Pada Oktober 2026, pasar saham kita dihantam tekanan akibat kekhawatiran penurunan status Indonesia dalam klasifikasi indeks MSCI. Reuters bahkan melaporkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 11,6 persen dalam gejolak tersebut.

​Bagi dunia manajemen keuangan, fenomena ini memberi tamparan keras, indikator pertumbuhan tidak boleh dibaca secara buta tanpa melihat faktor risiko. PDB (Produk Domestik Bruto) naik, tapi apakah likuiditas aman? Apakah perusahaan sanggup menghadapi lonjakan biaya pendanaan? Strategi keuangan tidak boleh terjebak dalam euforia target jangka pendek semata.

​APBN: Antara Stimulus, Defisit, dan Kualitas Belanja

​Tekanan serupa terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga September 2026, Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun, sementara belanja menembus Rp2.660,5 triliun. Akibatnya, defisit APBN tercatat sebesar Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB.

​Bagi kalangan kritis, defisit bukanlah dosa besar jika instrumen fiskal ini dipakai untuk menggerakkan roda pembangunan. Persoalan krusialnya terletak pada kualitas belanja.

​Jika defisit melahirkan infrastruktur produktif dan sumber daya manusia (SDM) unggul, ia adalah investasi jangka panjang. ​Sebaliknya, jika anggaran bocor pada program yang tidak jelas output-nya, ruang fiskal kita akan tertekan tanpa ada kenaikan produktivitas.

​Disiplin fiskal tidak boleh dipahami secara serampangan sebagai aksi potong anggaran secara membabi buta. Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus selektif. Program seperti pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), misalnya, harus diukur dari peningkatan omzet dan akses pasar nyata, bukan sekadar seberapa banyak kegiatan seremonial yang dihabiskan.

​Inflasi, Suku Bunga, dan Jebakan Keputusan Finansial

​Dari sisi moneter, BPS melaporkan inflasi tahunan September 2026 berada di angka 3,28 persen (bulanan 0,30 persen), sementara BI-Rate bertengger di level 5,75 persen.

​Kombinasi inflasi dan suku bunga tinggi ini langsung memukul sektor riil. Biaya bahan baku membengkak, logistik makin mahal, dan beban utang perusahaan ikut terkerek. Perusahaan yang bernapas dari pinjaman luar atau memiliki utang berbunga mengambang (floating rate) harus segera menguji ketahanan arus kas mereka.

​Meski demikian, mitigasi risiko tidak boleh dilakukan secara ekstrem dengan mengerem seluruh investasi. Menahan semua ekspansi demi aman dalam jangka pendek justru akan membunuh daya saing perusahaan itu sendiri.

​Penghematan Bukanlah Ukuran Tunggal Kinerja

​Seringkali, manajemen keuangan perusahaan maupun instansi publik terjebak dalam ilusi bahwa keberhasilan diukur dari besarnya angka penghematan atau tingginya penyerapan anggaran.

​Padahal, penghematan bisa jadi bukan karena efisiensi, melainkan karena pemeliharaan aset penting yang sengaja ditunda. Begitu juga dengan penyerapan anggaran yang tinggi, yang kerap hanya menjadi alat legitimasi tanpa pernah menguji apakah manfaat riilnya benar-benar dinikmati masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi keuangan wajib mengawinkan empat dimensi sekaligus: efisiensi biaya, efektivitas pencapaian tujuan, pengendalian risiko, dan penciptaan nilai tambah.

​Kondisi ekonomi Indonesia pada Oktober 2026 mengirimkan pesan telak, pertumbuhan yang tinggi tidak ada artinya jika rapuh di tengah jalan. Manajemen strategi keuangan menuntut kedisiplinan tingkat tinggi dalam merumuskan prioritas, bukan sekadar seni menghemat uang.

​Sudah saatnya Indonesia dan para pelaku bisnis beralih dari sekadar mengejar angka pertumbuhan makro menuju pengelolaan keuangan yang produktif, kredibel, dan berkelanjutan. Ukuran sukses hari ini bukan seberapa besar dana yang dikelola, melainkan seberapa presisi keputusan diambil di tengah badai ketidakpastian. *