Petani Miskin Terus, Pemerintah Berganti: Kapan Negara Benar-Benar Hadir?

Petani Miskin Terus, Pemerintah Berganti: Kapan Negara Benar-Benar Hadir?

Oleh: Bangun Lubis

Setiap 24 September kita memperingati Hari Tani Nasional. Setiap tahun pula kita berbicara tentang petani, ketahanan pangan, swasembada pangan, reforma agraria dan kesejahteraan masyarakat desa.

Tetapi ada satu pertanyaan yang seharusnya tidak boleh kita hindari:

Mengapa masih banyak petani yang hidup pas-pasan, bahkan miskin, sementara pemerintah terus berganti dan berbagai program pertanian terus diluncurkan?

Pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan satu pemerintahan. Ini pertanyaan yang lebih besar: mengapa perhatian kepada petani belum berhasil mengubah struktur ekonomi kehidupan mereka secara mendasar?

Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2026 masih mencapai 10,67 persen, lebih tinggi daripada angka kemiskinan perkotaan sebesar 6,34 persen. Memang angka kemiskinan nasional menurun, tetapi kesenjangan antara desa dan kota masih menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat perdesaan belum selesai.

Dan di perdesaan itu terdapat jutaan manusia yang hidupnya sangat dekat dengan pertanian.

Petani Menanam, Tetapi Siapa yang Menikmati?

Petani bekerja sejak pagi. Mereka mengolah tanah, menanam, memupuk, mengairi, menghadapi hama, menunggu panen dan menanggung risiko cuaca. Tetapi ketika panen tiba, pertanyaan terbesar justru muncul:

Berapa harga hasil panen mereka?

Di sinilah persoalan petani sering kali terasa tidak adil.

Biaya produksi harus dibayar terlebih dahulu. Benih harus dibeli. Pupuk harus tersedia. Obat tanaman harus dibeli. Tenaga kerja harus dibayar. Biaya mengolah tanah, transportasi dan kebutuhan keluarga juga berjalan.

Sementara harga hasil pertanian tidak selalu berada dalam kendali petani.

Petani menghasilkan pangan untuk masyarakat, tetapi petani sendiri sering tidak mempunyai posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga.

Kalau hasil panen murah, petani yang menanggung kerugian. Kalau harga pangan naik di pasar, belum tentu kenaikan itu seluruhnya dinikmati petani.

Maka perlu dibongkar mata rantai perdagangan hasil pertanian dari petani sampai konsumen.

Di situlah kita harus bertanya: berapa sebenarnya harga yang diterima petani dan berapa yang dibayar konsumen?

Pemerintah Sudah Berbuat, Tetapi Apakah Sudah Cukup?

Harus diakui, pemerintah pada 2026 telah melakukan sejumlah kebijakan untuk petani.

Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi sekitar 20 persen. Harga eceran tertinggi urea disebut turun menjadi Rp1.800 per kilogram dan NPK menjadi Rp1.840 per kilogram. Pemerintah juga melakukan penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk.

Untuk Sumatera Selatan, pemerintah juga menyatakan alokasi pupuk bersubsidi 2026 mencapai sekitar 315 ribu ton, dengan realisasi penyaluran 129 ribu ton sampai 30 April 2026. ([Kementerian Pertanian]

Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian harga kepada petani. ([pertanian.go.id]

Ini adalah kebijakan yang patut dicatat. Namun pertanyaan berikutnya jauh lebih penting:

Apakah kebijakan tersebut sudah dirasakan semua petani?

Sebab kebijakan di atas kertas dengan pengalaman petani di lapangan bisa berbeda. Petani tidak hidup dari kebijakan. Petani hidup dari keuntungan usaha taninya.

Kalau setelah membayar seluruh biaya produksi ternyata keuntungan yang dibawa pulang masih kecil, persoalannya belum selesai.

NTP Naik, Tetapi Petani Jangan Hanya Menjadi Angka Statistik

BPS mencatat Nilai Tukar Petani atau NTP nasional Agustus 2026 mencapai 129,19, naik 1,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan itu terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik lebih tinggi daripada indeks harga yang dibayar petani. ([Badan Pusat Statistik Indonesia]

Angka tersebut penting.

Tetapi pemerintah jangan berhenti pada angka statistik.

Kita perlu melihat kehidupan petani secara nyata. Berapa pendapatan bersih petani setiap bulan? Berapa biaya sekolah anaknya?

Apakah rumahnya layak? Apakah petani memiliki tabungan? Apakah mereka mempunyai jaminan ketika gagal panen? Apakah mereka mempunyai modal untuk musim tanam berikutnya? Apakah anak-anak petani masih ingin menjadi petani?

Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih dekat dengan ukuran kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.

Jangan Hanya Membuat Petani Mampu Produksi

Selama ini keberhasilan pertanian sering diukur dari produksi.

Produksi naik. Luas tanam bertambah. Cadangan pangan meningkat. Swasembada menjadi target. Semua itu penting. Tetapi ada satu ukuran yang tidak boleh dilupakan:

Apakah petaninya untung?

Sebab tidak ada gunanya negara berhasil menghasilkan pangan dalam jumlah besar apabila petaninya sendiri tetap miskin.

Kita membutuhkan paradigma baru:

Petani harus menjadi pengusaha pertanian, bukan sekadar pekerja di lahannya sendiri.

Petani harus mengerti biaya produksi, pemasaran, teknologi, pengolahan hasil, pembiayaan dan keuntungan. Negara harus membantu membangun ekosistemnya.

Masalah Petani Bukan Hanya Pupuk

Persoalan petani terlalu sering dipersempit menjadi persoalan pupuk. Padahal petani membutuhkan lebih dari itu.

Mereka membutuhkan irigasi yang baik. Mereka membutuhkan benih berkualitas. Mereka membutuhkan alat pertanian. Mereka membutuhkan pembiayaan yang tidak mencekik. Mereka membutuhkan penyuluh yang benar-benar hadir. Mereka membutuhkan gudang. Mereka membutuhkan teknologi pascapanen. Mereka membutuhkan akses pasar.

Dan yang paling penting, mereka membutuhkan kepastian harga.

Jika semua persoalan tersebut tidak dibangun secara terpadu, petani akan terus berada dalam lingkaran yang sama:

tanam – berutang – panen – jual murah – bayar utang – kemudian berutang lagi untuk musim tanam berikutnya.

Kalau siklus ini terus berlangsung, bagaimana petani bisa menjadi sejahtera?

Jangan Biarkan Tanah Petani Hilang

Ada persoalan lain yang jauh lebih serius. Petani yang terus merugi pada akhirnya dapat tergoda menjual tanahnya. Hari ini mempunyai tanah. Besok tanah dijual karena kebutuhan ekonomi.

Lalu petani kehilangan sumber produksi.Akhirnya menjadi buruh di tanah yang dahulu dimilikinya. Karena itu, reforma agraria tidak cukup hanya memberikan sertifikat atau membagi tanah.

Petani harus dibuat mampu mempertahankan tanahnya secara ekonomi.

Tanah harus menjadi sumber penghasilan, bukan sekadar aset yang suatu saat terpaksa dijual untuk membayar kebutuhan hidup.

Pemerintah Berganti, Petani Jangan Terus Menunggu. Inilah pekerjaan rumah terbesar bangsa ini. Setiap pemerintahan mempunyai program.

Ada subsidi pupuk. Ada bantuan alat mesin pertanian. Ada pembangunan irigasi. Ada bantuan benih. Ada program kredit. Ada kebijakan harga. Ada reforma agraria. Tetapi petani membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada program yang datang silih berganti.

Petani membutuhkan sistem yang membuat mereka sejahtera secara berkelanjutan.

Jangan sampai setiap pemerintahan datang dengan program baru, sementara persoalan lama tetap diwariskan.

Petani tidak membutuhkan terlalu banyak seremoni. Petani membutuhkan hasil. Mereka ingin tahu: kalau saya menanam satu hektare, berapa keuntungan yang bisa saya bawa pulang?

Pertanyaan itu sederhana. Tetapi justru itulah inti pembangunan pertanian.

Kapan Negara Benar-Benar Hadir?

Negara benar-benar hadir bukan hanya ketika pejabat datang ke sawah dan berdialog dengan petani.

Negara hadir ketika petani memperoleh pupuk tepat waktu.

Negara hadir ketika irigasi berfungsi.

Negara hadir ketika modal tersedia dengan wajar. Negara hadir ketika hasil panen mempunyai pasar. Negara hadir ketika petani memperoleh harga yang layak.

Negara hadir ketika petani yang gagal panen tidak jatuh miskin. Dan negara benar-benar hadir ketika anak seorang petani tidak harus meninggalkan desa karena melihat bertani sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan masa depan.

Hari Tani Nasional jangan hanya menjadi hari untuk memuji jasa petani.

Jangan hanya mengatakan bahwa petani adalah pahlawan pangan.

Kalau benar petani adalah pahlawan pangan, maka kehidupan mereka harus mendapat perhatian yang nyata.

Petani tidak boleh hanya dipanggil ketika negara membutuhkan produksi pangan.

Mereka harus diperhatikan ketika menanam, ketika menghadapi risiko, ketika panen, ketika menjual hasil, dan ketika membangun masa depan keluarganya.

Pemerintah boleh berganti. Menteri boleh berganti. Program boleh berganti. Tetapi nasib petani jangan terus menjadi cerita yang sama.

Petani sudah terlalu lama bekerja keras untuk memberi makan bangsa. Kini bangsa ini harus memastikan bahwa petani juga mampu memberi makan keluarganya dengan layak, menyekolahkan anak-anaknya, memiliki rumah yang baik, mempunyai tabungan dan hidup dengan bermartabat.

Sebab ukuran keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya berapa banyak pangan yang dihasilkan.

Ukuran yang paling penting adalah: seberapa sejahtera orang yang menghasilkan pangan itu.