Agar Kepala Daerah Tidak Korupsi Akan Diberikan Insentif

Agar Kepala Daerah Tidak Korupsi Akan Diberikan Insentif.

Oleh: Albar Sentosa Subari  – Pengamat Hukum dan Sosial

Banyak kepala daerah ataupun pejabat OPD yang kena OTT.

Mendagri membuka wacana agar korupsi/ OTT tidak lagi terjadi maka setiap kepala daerah akan diberi insentif dari Pendapatan Asli Daerah, agar yang bersangkutan aktif mencari sumber sumber PAD.

Pertanyaan nya apa hubungan satu sama lain antara korupsi dengan insentif tambahan dari PAD.

Sedangkan para kepala daerah ataupun pejabat lainnya sudah mendapatkan tunjangan jabatan yang pegawai negeri sudah ada gaji bulanan dan tunjangan lainnya.

Dari sisi finansial mereka itu sebenarnya bukan karena kekurangan uang. Tapi lebih didominasi oleh faktor yang lain , antara lain mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu proyek dan lain sebagainya. Oleh karenanya dua variabel di atas ( korupsi dan insentif) tidak ada korelasi satu sama lain.

Orang korupsi disebabkan keserakahan pribadi dan tidak amanah menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Nyatanya mereka minta dilayani publik. Terutama bagi para pemodal yang mempunyai kepentingan dengan yang bersangkutan.

Walaupun insentif ditambah. Tidak akan mengurangi tingkat statistik tindak pidana korupsi.

Karena itu semua kembali kepada moral masing-masing. Apakah mau memanfaatkan kekuasaan untuk menguras uang rakyat. Atau mau mengabdi kepada nusa dan bangsa.

Ada pepatah lama ” Sedikit cukup, banyak kurang.”

Philosophie ini mengajarkan kepada kita bahwa nafsu duniawi tidak akan habis habisnya untuk dikejar mendapatkan harta haram. Ingat nanti amanah yang diberikan oleh Allah SWT akan dipertanggungjawabkan kepada Nya.

Kalau kita mau mendata dari harta para koruptor yang sudah memiliki hukum tetap, mereka sebelum nya sudah berlimpah harta. Namun masih juga melakukan tindak pidana korupsi. Jadi kesimpulannya korupsi bukan dilatar belakangi karena kemiskinan tapi karena Zuhud dunia.