SEJARAH BARU DUNIA HUKUM DI INDONESIA

Dua Peristiwa Besar yang Menjadi Catatan Penting dalam Penegakan Hukum dan Demokrasi

Oleh: Albar Sentosa Subari – Pengamat Hukum dan Politik

Awal November 2026 menjadi periode yang menarik untuk dicatat dalam perjalanan sejarah hukum di Indonesia. Sejumlah peristiwa besar mencuat ke ruang publik dan menyita perhatian masyarakat. Dua di antaranya menjadi sorotan penting karena menyangkut institusi penegak hukum dan mantan kepala negara.

Kedua peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan mencari kebenaran dan kepastian hukum di negara demokrasi tidak selalu berlangsung sederhana. Bahkan, pihak-pihak yang pernah menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan maupun lembaga negara tetap harus berhadapan dengan proses hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran yang perlu dipertanggungjawabkan.

Peristiwa pertama berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah mantan pejabat tinggi kepolisian. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yang sebelumnya juga pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan Sekretariat Presiden.

Berdasarkan informasi yang berkembang di berbagai media, kasus tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak, termasuk beberapa perwira tinggi kepolisian. Dugaan penyadapan itu disebut-sebut menyasar sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Republik Indonesia, pimpinan partai politik, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga kalangan pengusaha.

Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, tentu persoalannya bukan sekadar pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Lebih jauh, peristiwa ini menyangkut persoalan serius mengenai kehormatan institusi penegak hukum, perlindungan hak privasi warga negara, serta tanggung jawab pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya.

Polisi sebagai institusi yang diberi amanah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga tegaknya hukum. Karena itu, apabila ada oknum di dalam institusi tersebut yang diduga menyalahgunakan kewenangan, proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Peristiwa kedua tidak kalah menarik perhatian publik. Pada Kamis, 5 November 2026, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, hadir dalam persidangan sebagai saksi pelapor dalam perkara yang berkaitan dengan Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya.

Kehadiran mantan kepala negara di ruang persidangan tersebut menjadi peristiwa yang menarik perhatian masyarakat. Persidangan ini berkaitan dengan persoalan keaslian ijazah yang selama ini menjadi perdebatan panjang di tengah masyarakat dan telah memasuki proses hukum.

Dalam perkara tersebut, kehadiran Jokowi menjadi bagian dari proses pembuktian atas laporan yang sebelumnya disampaikan. Publik pun menaruh perhatian terhadap jalannya persidangan, termasuk persoalan pembuktian yang berkaitan dengan dokumen ijazah yang selama ini dipersoalkan.

Terlepas dari siapa yang nantinya dinyatakan benar atau salah, terdapat satu prinsip penting yang harus kita pahami bersama: setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Tidak boleh ada seseorang yang dianggap terlalu tinggi kedudukannya untuk dimintai keterangan di hadapan hukum. Sebaliknya, tidak boleh pula seseorang yang sedang memperjuangkan pendapat atau mencari kepastian hukum langsung dianggap bersalah sebelum ada pembuktian yang sah.

Di sinilah letak pentingnya proses peradilan. Pengadilan bukan tempat untuk memenangkan opini, tekanan politik, ataupun popularitas seseorang. Pengadilan merupakan tempat untuk menguji fakta, alat bukti, keterangan saksi, serta argumentasi hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dua peristiwa tersebut, meskipun berbeda persoalan, sesungguhnya memberikan pelajaran yang sama. Bahwa hukum harus berdiri di atas semua kepentingan, termasuk kepentingan kekuasaan dan jabatan.

Jika kita menengok kembali perjalanan sejarah bangsa, terdapat sebuah peristiwa besar yang tidak boleh dilupakan. Pada masa kolonial Belanda, Soekarno pernah menyampaikan pembelaannya di hadapan pengadilan kolonial melalui pidato bersejarah berjudul Indonesia Menggugat.

Pidato tersebut bukan sekadar pembelaan seorang terdakwa di ruang pengadilan. Lebih dari itu, Indonesia Menggugat merupakan manifestasi perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial sekaligus kristalisasi cita-cita perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

Soekarno menggunakan ruang persidangan sebagai panggung untuk menyuarakan penderitaan rakyat dan menentang sistem penjajahan. Sejarah kemudian mencatat bahwa pemikiran dan perjuangan tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa menuju kemerdekaan.

Tentu saja, situasi hukum pada masa kolonial berbeda dengan sistem hukum Indonesia saat ini. Namun, ada satu nilai yang tetap relevan untuk direnungkan, yaitu bahwa hukum harus menjadi instrumen keadilan, bukan alat untuk melanggengkan kekuasaan.

Karena itu, dua peristiwa hukum pada awal November 2026 ini patut menjadi bahan refleksi bagi seluruh elemen bangsa. Aparat penegak hukum harus menjaga integritas. Pejabat negara harus menjunjung tinggi tanggung jawab. Sementara masyarakat harus tetap kritis, tetapi juga menghormati asas praduga tak bersalah dan proses peradilan.

Demokrasi tidak cukup hanya dibangun melalui pemilihan umum dan pergantian kekuasaan. Demokrasi membutuhkan lembaga hukum yang independen, aparat yang berintegritas, serta masyarakat yang memiliki kesadaran hukum.

Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa, siapa yang pernah menduduki jabatan tinggi, atau siapa yang pernah berada di ruang persidangan. Sejarah juga akan mencatat apakah hukum benar-benar mampu berdiri tegak dan memberikan keadilan kepada setiap warga negara.

Sebab, negara hukum yang sesungguhnya bukanlah negara yang hanya mampu menghukum rakyat kecil, melainkan negara yang berani menegakkan hukum secara adil kepada siapa pun, tanpa terkecuali.