Oleh: Albar Sentosa Subari – Pengamat Hukum dan Sosial.
Beredar video kritik seorang warga Kabupaten PALI, terhadap lambatnya pembangunan di kabupaten PALI.
Komentar tersebut berawal dari sebuah pernyataan dari Sekretaris Daerah Kabupaten PALI ibu Kartika Yanti, bahwa
Serapan ( penggunaan APBD) masih sangat rendah yaitu berkisar diangka 28,61 persen.
Lebih lanjut sekda menjelaskan bahwa rendah nya penggunaan dana APBD tersebut akibat kehati harian OPD untuk menggunakan anggaran tersebut, karena mereka merasa diawasi oleh awak media dan Lembaga Sosial Masyarakat.
Tentu pertanyaan kita terutama penulis sebagai kolumnis dan pengamat Hukum dan Sosial kenapa OPD takun membuat program perencanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat dan warga nya sendiri.
Kalau program dan perencanaan nya baik yang dapat terukur secara validitas baik kualitasnya maupun pertanggung jawaban keuangan transparan dapat di monitor oleh instansi terkait maupun oleh publik . Kalau itu dilakukan sebenarnya merasa bangga dan dapat di promosikan sebagai keberhasilan pembangunan dari sebuah karya pemimpin negara.
Sebuah program harus terstruktur dan sistematis serta efektif dan efisien baik dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran pasti akan berjalan mulus.
Terus apa yang menjadikan sebab keterlambatan pembangunan di PALI , kalau kita mengikuti komentar warga tersebut dan pernyataan sekda sendiri baru mencapai angka 28,61 persen tentu ada penyebab.
Dalam hal ini yang menjadi alasannya adalah OPD merasa diawasi Media dan LSM, sehingga sangat hati hati atau ragu.
Sebenarnya kalau semua elemen masyarakat melakukan fungsi dan perannya sebagai satu sistem pemerintahan yang baik tentu hal itu tidak menjadi masalah dan itu memang tugas dan fungsi masing-masing.
Media merupakan alat kontrol memang harus hadir di negara demokrasi demikian juga LSM.
Sebab anggaran baik APBN maupun APBD berasal dari rakyat. Sehingga perlu tranparansi di semua lini.
Dengan tranparansi semua warga negara akan merasa bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kekurangan nya.
Namun bukan hal yang dirahasiakan lagi setiap hari kita menyaksikan tayangan berita baik di televisi, media massa serta media sosial setiap hari pejabat daerah sampai ke pusat ada ada saja yang tertangkap dan ditahan oleh lembaga penegak hukum ( polisi, jaksa, KPK dll).
Ini merupakan gambaran menjadi hantu yang menakutkan bagi masyarakat.
