Butuh Kebijakan Kuat dalam Mengatasi Banjir di Palembang
Laporan : Yenrizàl – Akademisi / Aktivis Era Baru, ” Arus Perubahan Iklim”
Solusi terbaik dalam mengatasi persoalan banjir di Palembang saat ini, adalah adanya kebijakan yang kuat dan keras dari Pemerintah Kota. Kebijakan yang semuanya berdasarkan pada RTRW yang dijadikan pedoman. Jika pemerintah mau konsisten melaksanakan RTRW tersebut, setidaknya banjir akan bisa ditekan.
Demikian dijelaskan oleh Dr. Yenrizal, M.Si, akademisi Komunikasi Lingkungan UIN Raden Fatah dalam Diskusi Publik yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumsel, 9/05/2026. Acara yang digelar di Sekretariat KAMMI Sumsel ini dihadiri oleh internal KAMMI dan juga beberapa undangan lainnya.
“Kita tahu sampai saat ini, RTRW yang dalam bentuk Peraturan Daerah itu belum juga disyahkan, yaitu RTRW turunan dari Permen ATR No. 5/2024. Seharusnya kan ini sudah ada. Tapi karena belum, maka Pemkot masih menggunakan RTRW 2012-2032. Akan tetapi, RTRW yang ini pun sebetulnya belum dijalankan maksimal. Maka, solusi terbaik sebetulnya, laksanakan saja dulu RTRW itu secara konsisten,” ujarnya.
Dalam RTRW yang masih berlaku saat ini, ketentuan mendasar adalah keharusan memenuhi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak minimal 30% dari luas wilayah. Berdasarkan data Walhi Sumsel, sampai saat ini baru terpenuhi sekitar 12% saja. Oleh sebab itu, pemenuhan standar ini saja sebenarnya sudah menjadi capaian baik, dan itu harus diwujudkan oleh Pemkot Palembang.
“Tahun 2022 lalu, Walhi Sumsel memenangkan gugatan PTUN terhadap Pemkot Palembang, terkait pemenuhan 30% itu. Tapi sayangnya realisasi tidak terlihat maksimal. Karena itulah saya tekankan, perlu kebijakan yang kuat dan kalau perlu keras dari Pemkot agar angka itu bisa tercapai. RTH itu kan artinya mencakup kawasan yang akan bisa menjadi daerah serapan air, termasuk rawa, aliran sungai, taman kota, dan sebagainya. Proporsinya juga harus seimbang di semua kecamatan,” kata Yenrizal.
Namun tentu saja, melaksanakan kebijakan tersebut akan menimbulkan kontroversi, perdebatan, dan bahkan gugatan hukum. Tetapi, Yenrizal mengatakan, karena Pemkot berlandaskan pada dasar hukum yang kuat, tidak ada masalah. “Ini demi menyelamatkan Palembang, baik generasi saat ini, maupun masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Palembang, Agung Bahari, ST, M.Si, yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa DRPD Palembang selalu komitmen terhadap masalah banjir ini. Berbagai upaya juga sudah dilakukan, tetapi kendala di lapangan memang sangat komplek.
“Kita jalankan fungsi pengawasan, kita dialog dengan pemerintah kota. Kita mintakan penjelasan langkah dan upaya yang dilakukan, tetapi soal ini sangat kompleks sekali. Namun demikian kita tidak pernah berhenti. Saya selalu bersuara keras soal ini. Bahkan saya minta agar aturan-aturan seperti RTRW itu segera diselesaikan, diperbarui, karena banjir bukan soal teknis saja. Ini masalah tata ruang dan sangat sistemik,” ujar kandidat Doktor Perencanaan Wilayah ini.
Agung juga mengatakan bahwa sangat diperlukan dukungan publik agar fungsi pengawasan itu bisa maksimal. “Adanya forum ini, adik-adik KAMMI, mari bersama-sama dukung kami di DPRD untuk terus mengawal dan mengingatkan pemerintah. Kami tidak bisa juga jalan sendiri, harus bersama-sama. Karena itu, saya selalu hadiri dialog-dialog, diskusi tentang banjir. Ini bagian dari membangun dukungan. Kita ingin bantu pemerintah agar banjir ini bisa diselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Rangga Geni, SPd., selaku Ketua Umum PW KAMMI Sumsel menyatakan bahwa KAMMI Sumsel siap mendorong dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mengatasi banjir. “Kita bukan ingin mengganggu pemerintahan, justru kita ingin membantu. Solusi apa yang bisa ditawarkan dan apa yang bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat, itu yang akan kita sampaikan. Termasuk hasil diskusi hari ini akan kita teruskan dan KAMMI Sumsel siap mengawal itu,” tegasnya.
